STOP SOPA/PIPA Yang Berdampak Terhadap Dunia Dan Mengancam Indonesia
Sejumlah
penggiat layanan internet dunia saat ini sedang disibukkan dengan lahirnya
Undang-Undang baru. Undang-undang yang dimaksud ada dua,Stop Online Piracy
Act (SOPA) dan Protect IP Act (PIPA) yakni Undang-undang
Anti Pembajakan Online yang kini tengah digodok di Amerika Serikat. Menurut
advokat dari Sheyoputra Law Office, Donny A. Sheyoputra, kedua UU itu sejatinya
sudah lama disiapkan. Hanya saja, baru ramai dibicarakan sekarang lantaran
tengah dalam proses finalisasi. Toh, sejak proses awalnya yakni ketika masih
disusun, yang menentang juga banyak.
"Intinya,
itu adalah UU yang bertujuan untuk memperkecil peluang pembajakan terutama
melalui sektor online atau internet. Masalahnya, sering kali pembajakan lewat
internet kan gak disengaja terjadi. Itu membuat sebagian kalangan menentang. SOPA
itu lebih ke arah internet piracy dan PIPA
lebih sebagai kebijakan umum agar IP ditegakkan," jelasnya.
Dilansir
Venture Beat, SOPA dijabarkan nantinya memperbolehkan pemerintah AS dan
perusahaan pemegang hak cipta untuk menargetkan situs asing alias dari luar AS
yang dianggap melakukan pelanggaran, pembajakan atau pemalsuan kekayaan intelektual.
Contohnya,
jika ada website yang dituding memiliki konten ilegal yang melanggar hak cipta
(termasuk di antaranya lagu, gambar, video klip, dan lainnya), maka situs
tersebut dapat diblokir oleh ISP di AS, tak dicantumkan dari mesin pencarian,
dan bahkan dihadang untuk menjalankan bisnis online dengan penyedia jasa
pembayaran seperti PayPal. Tak pelak, melihat berbagai kemungkinan yang bisa
dilakukannya, banyak pihak yang mengkhawatirkan implementasi dari UU ini. Sebab
secara drastis akan mengubah cara internet beroperasi.
"Kalau
terang-terangan jual produk bajakan, jelas cocok dipidana dengan itu. Tapi
kalau diterapkan mentah-mentah, maka yang tidak sengaja melanggar pun bisa
kena. Misalnya membuat tulisan tetapi lupa menulis sumber kutipannya. Itu bisa
menakutkan sehingga Wikipedia termasuk yang protes," imbuh Donny.
"Jadi
yang dianggap berbahaya adalah peluang terjadinya penyalahgunaan UU itu
terhadap mereka yang sebenarnya tidak sadar melakukan pelanggaran hak cipta
karena tidak tahu," lanjutnya.
Lalu
bagaimana dampaknya ke Indonesia? Menurut mantan Kepala Business Software
Alliance (BSA) Indonesia ini, imbasnya kemungkinan cuma dirasakan secara tidak
langsung. "Misalnya kalau Wikipedia tutup di sana (AS-red.), berarti kita
di sini (Indonesia-red.) tidak bisa mengaksesnya kan?" papar Donny. Ulah
dari pemasang iklan yang menawarkan produk atau materi bajakan juga bisa
menyeret pemilik situs. Dimana akhirnya penyedia space (pemilik situs) bisa
ikut-ikutan dituduh membantu promosi iklan barang bajakan.
"Nah,
ini yang tidak adil. Padahal internet adalah dunia maya yang maju sangat pesat,
sulit dibendung. Tetapi UU ini memudahkan orang jadi kesandung masalah hukum
karena terlalu luas cakupannya," Donny menjelaskan. Sementara penggiat
internet di Indonesia dinilai belum tentu bisa dipidana karena mereka
berdomisili di Indonesia. Tetapi kalau mereka di AS dan melakukan pelanggaran
hukum di sana, maka UU ini bisa menjerat mereka.
"Kalau
ditinjau dari perbedaan sistem hukum kita dan AS, maka sebenarnya kita tidak
terlalu terpengaruh dengan UU itu karena berlakunya lebih ke arah AS. Tetapi
karena internet tidak ada batasnya, ini menjadi problem tersendiri,"
pungkasnya.
Perdebatan
soal SOPA dan PIPA sendiri di AS sana mengerucut pada dua kubu. Yakni
para pendukung aturan ini yang datang dari kalangan industri hiburan dan
Chamber Commerce AS. Mereka beragumen, pembajakan telah mengusik bisnis mereka
sehingga perlu adanya UU semacam ini. Sementara di sisi berlawanan ada penggiat
layanan internet. Mulai dari Google, Wikipedia, WordPress, hingga Twitter yang
dengan lantang menentang.
0 komentar :
Post a Comment